<![CDATA[BERMANFAAT DENGAN BERBAGI - ARTICLES]]>Mon, 23 Mar 2020 15:43:30 -0700Weebly<![CDATA[bpk dan kepala kampung, membangun bersama untuk desa]]>Fri, 20 Dec 2019 04:35:21 GMThttp://kunang2.com/articles/bpk-dan-kepala-kampung-membangun-bersama-untuk-desaHari ini, baru saja selesai dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan internalisasi Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) Saber Pungli Kabupaten Way Kanan.
Peserta Kegiatan adalah Kepala Kampung dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Way Kanan. Kami mengunjungi 5 (lima) kecamatan yang dibagi berdasarkan Dapil. Narasumber berasal dari Inspektorat Kabupaten Way Kanan selaku APIP, Unsur Kejaksaan dan Polres selaku APH (Aparat Penegak Hukum), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) selaku unsur Pembina. Ada yang menarik dari kegiatan yang sudah kami laksanakan, dimana peserta yang hadir notabene adalah unsur lembaga eksekutif dan legislatif yang ada di kampung. Bahwa kedua unsur tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di kampung. Kepala Kampung sebagai unsur eksekutif selaku pelaksana roda pemerintahan, yang melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai kewenangan yang diberikan, baik pembangunan dalam bidang pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara BPK merupakan unsur legislatif yang menjalankan peran yang tidak kalah penting, yaitu mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif (fungsi pengawasan).
Berdasarkan hasil pengamatan, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, terdapat GAP antara  kepala kampung dan Ketua BPK. Harapan terjadinya penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi baik oleh pihak kepala kampung maupun BPK tidak terjadi. Ada keengganan dari masing-masing pihak untuk dapat mengaktualisasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada forum. Sehingga masing-masing pihak terlihat menjaga diri serta menahan untuk dapat memberikan pendapat ke dalam forum.
Hal ini lumrah saja terjadi. Pasalnya, sudah sering terdengar ditelinga kita, bahwa ada banyak Kepala Kampung dan BPK yang tidak sejalan, dengan alasan berbeda haluan. Ada Kepala Kampung yang mejadi lawan politik dari Ketua BPK pada saat perhelatan Pemilihan Kepala Kampung, sehingga ketika sang lawan politik menjadi BPK, persaingan politik pun berlanjut. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di kampung. Bahwa kepala kampung dan BPK adalah mitra pembangunan tidaklah bisa dipungkiri lagi. Bagaimana Rancangan Peraturan Kampung yang disusun, harus dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Kampung dan BPK. Bagaimana Kepala Kampung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perlu untuk diawasi, diingatkan bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai jalur yang telah ditetapkan. Bagaimana BPK dalam menjalankan fungsinya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membantu kepala kampung untuk memaksimalkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat (bukan atas kepentingan pribadi). Sehingga ketika terjadi ketidak sinkronan antara kedua unsur tersebut, tentu saja pelaksanaan pembangunan menjadi tidak maksimal. Termasuk dalam hal meminimalisir potensi munculnya pengaduan masyarakat. Ya, pengaduan masyarakat pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas apa yang sudah dilakukan oleh pelaksana pembangunan, dalam hal ini kepala kampung. Itulah mengapa, perlu menjadi perhatian bersama bagaimana stack holder terkait dapat memastikan bahwa antara lembaga eksekutif dan legislatif di kampung benar-benar menjadi mitra, memastikan bahwa kepala kampung dan BPK adalah berada pada level yang sama. Bahwa yang dirasakan BPK saat ini adalah, pemerintah kampung tidak memfasilitasi BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Entah itu karena BPK tidak mengusulkan anggaran operasional dan kegiatan atau sudah diusulkan tetapi tidak diakomodir oleh kepala kampung.
Namun pada dasarnya, BPK punya hak dalam memperoleh anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini sudah sangat jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 54 terkait hak BPK untuk mendapatkan anggaran operasional dari BPK. Mekanisme perencanaan yang selalu diikuti oleh BPK, terlebih lagi mekanisme pengesahan peraturan kampung yang harus dibahas dan disepakati bersama BPK, menjadi momen bagi BPK untuk melihat, apakah usulan anggaran yang telah diajukan pada tahap musyawarah kampung tentang penyusunan APBKampung sudah diakomodir oleh kepala kampung atau belum. Kalaupun ternyata belum diakomodir, maka ketua BPK dapat mengklarifikasi kepada kepala kampung terkait anggaran BPK yang tidak diakomodir,termasyk anggaran lain yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan bersama pada saat dilaksanakannya musyawarah kampung.
Pada intinya, yang ingin ditekankan oleh penulis adalah bagaimana masing-masing unsur/ lembaga dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, dengan mengedepankan semangat musyawarah mufakat dengan tujuan yang satu, membangun desa menjadi maju, mandiri dan sejahtera.
]]>